APBN Sulsel Bergerak, Manfaat Terus Dirasakan

ONEANEWS.com – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 30 September 2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Oktober 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.

Manfaat APBN

Sampai dengan Triwulan III 2026, APBN terus mendukung pelaksanaan pembangunan, menjaga aktivitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Capaian ini menjadi bagian penting dalam melanjutkan agenda pembangunan hingga akhir tahun.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026 tetap terjaga pada angka 5,59%, diatas pertubuhan nasional 5,29%. Inflasi terkendali pada angka 0,70 (m-to-m), 3,75 (y-on-y), dan 3,22 (y-to-d). Kesejahteraan meningkat dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 2,79% menjadi 125,94 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,52% menjadi 127,49 (m-to-m).

Belanja Negara di Sulawesi Selatan terealisasi Rp40,75 Triliun (s.d. September 2026), tumbuh 10,39% dibanding 2025. Triwulan IV menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran, mempercepat program prioritas, dan memastikan setiap belanja memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, APBN terus diarahkan untuk menjaga momentum hingga akhir 2026.

Kinerja APBN Anging Mammiri

Penerimaan Negara

Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 30 September 2026 mencapai Rp7,62 triliun atau 58,28% dari target Rp13,08 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,63 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp3,96 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp26,05 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-8,85 miliar.

Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 30 September 2026 mencapai Rp187,48 miliar atau 50,20% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp111,24 miliar, Bea Keluar sebesar Rp26,30 miliar, dan Cukai sebesar Rp49,94 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 30 September 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp3,23 triliun atau 82,67% dari target Rp3,91 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,18 triliun dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,05 triliun.

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 30 September 2026 terealisasi sebesar Rp18,15 triliun atau 66,60% dari pagu Rp27,26 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp9,45 triliun atau 76,10% dari pagu Rp12,42 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp6,03 triliun atau 57,40% dari pagu Rp10,50 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan. Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp2,66 triliun atau 61,55% dari pagu Rp4,31 triliun, digunakan antara lain untuk pembangunan 9 Sekolah Rakyat, konstruksi cetak sawah, fasilitas Pelabuhan Larea-rea, Sinjai, dan perkuatan Hilir Bendungan Pamukkulu, Takalar. Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp19,52 miliar atau 83,27% dari pagu Rp23,45 miliar.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 30 September 2026 terealisasi sebesar Rp22,60 triliun atau 83,09% dari pagu Rp27,20 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp794,76 miliar dengan realisasi Rp645,57 miliar atau 81,23%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp19,13 triliun dengan realisasi Rp15,92 triliun atau 83,21%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp122,01 miliar atau 41,99%. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp5,21 triliun atau 83,20%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Dana Desa

Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp724,72 miliar (diluar alokasi KDMP sebesar Rp996,87 miliar) dan terealisasi sebesar Rp705,74 miliar atau 97,38%. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan Tematik

Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 30 September 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:

• fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp22,82 triliun;

• fungsi Pendidikan sebesar Rp5,64 triliun;

• fungsi Ekonomi sebesar Rp3,46 triliun;

• fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp3,31 triliun;

• fungsi Pertahanan sebesar Rp2,70 triliun;

• fungsi Kesehatan sebesar Rp1,47 triliun;

• fungsi Agama sebesar Rp513,13 miliar;

• fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp487,66 miliar;

• fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp275,92 miliar;

• fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp70,11 miliar;

Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah

Sampai dengan 30 September 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:

• penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota dengan penyerapan anggaran sebesar Rp4,32 triliun;

• penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP dan/atau 2.517 dengan NIB dengan dampak ekonomi sebesar Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi;

• realisasi 14 Sekolah Rakyat dengan 3.970 siswa pada tahun 2026, dengan tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan telah terealisasi Rp1,66 triliun;

• bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.466.592 ton pada 1.041.701 hektar sawah;

• penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp14,92 triliun kepada 208.925 debitur pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan

• penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 13.596 unit rumah senilai Rp1,70 triliun.

Kesimpulan

• Akhir Triwulan III 2026, kinerja APBN Sulsel terus menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp11,04 triliun atau 63,60% dari target, dengan penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN yang mencapai Rp7,61 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp2,18 triliun.

• Realisasi belanja negara mencapai Rp40,75 triliun atau 74,84% dari pagu, mencerminkan optimalisasi penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

• Transfer ke Daerah mencapai Rp22,60 triliun atau 83,09%, yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp15,92 triliun, menunjukkan besarnya dukungan pemerintah pusat dalam menjaga pembangunan di daerah.

• Penyaluran KUR mencapai Rp14,92 triliun dengan total debitur sebanyak 208.925, yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

• Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,93 juta penerima, pendirian 3.080 Koperasi Merah Putih dengan volume transaksi sebanyak 1.197.517 transaksi, penyaluran FLPP 13.596 unit rumah senilai Rp1,70 triliun (2026), produksi 5.466.592 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk 3.970 Siswa.

• Memasuki Triwulan IV 2026, sinergi fiskal yang semakin kuat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulsel melalui optimalisasi pendapatan, percepatan belanja negara, dan penguatan dukungan bagi masyarakat serta dunia usaha, sehingga tahun anggaran dapat ditutup dengan capaian yang optimal dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Rls)