Puslitbang Polri Turun ke Parepare, Kaji Kesesuaian Norma Penyidikan dengan Karakteristik Wilayah
ONEANEWS.com – Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan penelitian strategis di Kota Parepare terkait kesesuaian norma indeks penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan kebutuhan operasional riil serta karakteristik kewilayahan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada Selasa (27/10/2026).
Penelitian ini menjadi langkah penting Polri untuk memastikan regulasi penyidikan tidak hanya normatif di atas kertas, tetapi benar-benar aplikatif dan menjawab tantangan di lapangan yang memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayah.
Tim Puslitbang Polri dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kombes Pol M. Fauzi, S.I.K., S.H., M.Si didampingi Sekretaris AKBP Arianto Salkery, Konsultan M. Nurhasyim, Penata Dhanny Irawan, LO Tim Ipda Ferdy, S.H., M.H. dan Ipda Jemsber, serta driver Briptu Galu dan PHL Ardiansyah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Polres Parepare yang mewakili Kapolres Parepare, yakni Kabag Ops Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si., Kabag SDM AKP Syukri Masse, S.H., M.H., Kabag Ren AKP H. Muh. Amin, S.M., Kabag Log AKP Juddi Titalepta, S.E., Kasat Reskrim AKP Muhammad Saleh, S.E., M.H., Kasat Narkoba Iptu Jufri Pele, S.H., Kasi Propam Iptu Tajrid Y serta para Kapolsek jajaran Polres Parepare.
Tak hanya dari Parepare, kegiatan ini juga diikuti personel dari beberapa Polres jajaran, yakni Polres Pinrang, Polres Sidrap, Polres Wajo, Polres Enrekang, dan Polres Soppeng.
Kabag Ops Polres Parepare Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si. yang mewakili Kapolres Parepare dalam sambutannya menyambut baik kehadiran Tim Puslitbang Polri di Kota Parepare.
Menurutnya, penelitian ini sangat relevan dengan kondisi riil yang dihadapi penyidik di kewilayahan.
“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Puslitbang Polri di Parepare ini. Ini adalah momentum penting bagi kami di jajaran kewilayahan untuk menyampaikan secara langsung kendala-kendala riil yang dihadapi penyidik di lapangan,” ujar Kompol Slamet Paryanto.
Ia menegaskan, norma indeks penyelidikan dan penyidikan yang berlaku selama ini perlu terus dievaluasi agar selaras dengan kebutuhan operasional dan karakteristik wilayah yang tidak bisa disamaratakan.
“Setiap wilayah punya karakteristik yang berbeda, baik dari sisi geografis, sosial, maupun budaya hukum masyarakatnya. Apa yang terjadi di kota besar tentu berbeda dengan di daerah kepulauan atau pegunungan. Oleh karena itu, norma penyidikan harus mampu mengakomodasi itu agar penegakan hukum lebih efektif, profesional, dan berkeadilan,” tegasnya.
Kompol Slamet juga berharap hasil FGD yang melibatkan penyidik dari enam Polres ini dapat menjadi masukan empiris yang kuat bagi pimpinan Polri dalam menyempurnakan regulasi dan sistem kerja reserse ke depan.
“Kami dari Polres Parepare bersama Polres Pinrang, Sidrap, Wajo, Enrekang dan Soppeng tadi telah menyampaikan berbagai masukan jujur di dalam FGD. Mulai dari beban kerja penyidik, keterbatasan sarana, hingga tantangan penanganan perkara yang memiliki kearifan lokal. Semoga ini bisa dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol M. Fauzi menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama.
Pertama, mengidentifikasi kesesuaian norma, yakni menilai sejauh mana aturan, standar, atau norma indeks penyelidikan dan penyidikan yang selama ini berlaku sudah selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
Kedua, menghimpun kendala riil, yakni menjaring berbagai permasalahan, hambatan, serta tantangan yang dihadapi oleh para penyidik dan penyelidik di jajaran kewilayahan saat menangani tindak pidana.
Ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan, yakni mengumpulkan data empiris melalui metode FGD dan pelibatan akademisi/peneliti untuk kemudian dirumuskan sebagai bahan masukan strategis bagi pimpinan Polri.
Makna strategis dari kegiatan ini, lanjut Kombes Fauzi, adalah untuk optimalisasi penegakan hukum agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, akomodasi karakteristik wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan. (Rls)
