APBN Terus Menjaga Laju Ekonomi Sulawesi Selatan

ONEANEWS.com – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 31 Agustus 2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.
Manfaat APBN
APBN terus bekerja menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan tetap bergerak, sekaligus memastikan dukungan fiskal hadir secara konsisten bagi masyarakat dan berbagai sektor produktif.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026 tetap terjaga pada angka 5,59%, diatas pertubuhan nasional 5,29%. Neraca perdagangan masih surplus, mencapai US$ 72,07 Juta pada Agustus 2026, dan Inflasi terkendali pada angka 0,14 (m-to-m), 2,86 (y-on-y), dan 2,51 (y-to-d).

Belanja Negara di Sulawesi Selatan terealisasi Rp36,34 Triliun (s.d. Agustus 2026), tumbuh 11,24% dibanding 2025. Kinerja belanja negara yang terus menguat menjadi dorongan positif bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan public, serta penguatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 31 Agustus 2026 mencapai Rp6,82 triliun atau 52,18% dari target Rp13,08 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp24,56 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-32,74 miliar.

Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 31 Agustus 2026 mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp96,55 miliar, Bea Keluar sebesar Rp23,17 miliar, dan Cukai sebesar Rp43,84 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp2,83 triliun atau 76,43% dari target Rp3,71 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,89 triliun dan PNBP Lainnya sebesar Rp948,09 miliar.

Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 31 Agustus 2026 terealisasi sebesar Rp15,88 triliun atau 59,18% dari pagu Rp26,83 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp8,46 triliun atau 68,74% dari pagu Rp12,31 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp5,01 triliun atau 49,12% dari pagu Rp10,20 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp2,39 triliun atau 55,61% dari pagu Rp4,29 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo. Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp17,73 miliar atau 71,30% dari pagu Rp24,87 miliar.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 31 Agustus 2026 terealisasi sebesar Rp20,46 triliun atau 72,57% dari pagu Rp28,19 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.

Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp794,76 miliar dengan realisasi Rp610,89 miliar atau 76,86%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp19,13 triliun dengan realisasi Rp14,39 triliun atau 75,23%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp88,00 miliar atau 30,28%. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp4,70 triliun atau 75,02%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Dana Desa
Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp676,79 miliar atau 39,31%. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 31 Agustus 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:

• fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp21,08 triliun;

• fungsi Pendidikan sebesar Rp5,06 triliun;

• fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp2,99 triliun;

• fungsi Pertahanan sebesar Rp2,40 triliun;

• fungsi Ekonomi sebesar Rp2,33 triliun;

• fungsi Kesehatan sebesar Rp1,28 triliun;

• fungsi Agama sebesar Rp474,90 miliar;

• fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp404,53 miliar;

• fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp242,48 miliar;

• fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp61,92 miliar;

Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah
Sampai dengan 31 Agustus 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:

• penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;

• penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP atau 2.517 dengan NIB dengan dampak ekonomi sebesar Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi;

• realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, dengan tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan telah terealisasi Rp1,47 triliun;

• bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.466.592 ton pada 1.041.701 hektar sawah;

• penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur dengan perkiraan subsidi Bunga sebesar Rp1,15 triliun pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
• penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 11.111 unit rumah senilai Rp1,39 triliun.

Kesimpulan

• APBN di Sulawesi Selatan tetap menunjukkan peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi daerah. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp9,82 triliun atau 57,23% dari target, dengan penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN yang mencapai Rp6,83 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp1,89 triliun.

• Realisasi belanja negara mencapai Rp36,34 triliun atau 66,04% dari pagu, menunjukkan progres pelaksanaan anggaran yang tetap terjaga.

• Transfer ke Daerah mencapai Rp20,46 triliun atau 72,57%, yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp14,39 triliun, menandakan realisasi dukungan fiskal yang solid untuk memperkuat aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Selatan.

• Penyaluran KUR mencapai Rp12,96 triliun dengan perkiraan subsidi Bunga sebesar Rp1,15 triliun, yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, mendukung pembiayaan yang kuat bagi pengembangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah.

• Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,93 juta penerima, pendirian 3.080 Gerai Koperasi Merah Putih dengan volume transaksi sebanyak 1.197.517 transaksi, penyaluran FLPP 11.111 unit rumah senilai Rp1,39 triliun (2026), produksi 5.466.592 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.

• Kinerja APBN tetap terjaga dengan dukungan penerimaan, belanja negara, transfer ke daerah, dan pembiayaan KUR yang terus berjalan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan anggaran semakin optimal, mendorong aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. (Rls)