Koperasi Merah Putih di Mamuju Tengah Bergerak, Optimisme Tinggi Diiringi Sejumlah Tantangan Operasional
ONEANEWS.com – Program penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hasil survei lapangan yang dilakukan Tim KPPN Mamuju, yang teridiri atas Ana Kusmana, Rahmat, Arman Efendi, dan Muhammad Fajri, pada 11-13 November 2026 memperlihatkan adanya kemajuan signifikan pada sejumlah koperasi, terutama dalam hal pembangunan fisik, legalitas, dan kesiapan kelembagaan. Namun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi, mulai dari keterlambatan operasional, kendala pembiayaan, hingga permasalahan sarana pendukung. Survei tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Prioritas Presiden pada sejumlah KDKMP di wilayah tersebut.
Salah satu koperasi yang menjadi sorotan adalah KDMP Salupangkang, yang dinilai mampu menunjukkan perkembangan paling menonjol dibanding koperasi lain yang turut disurvei. Koperasi yang dibentuk pada 30 April 2025 tersebut telah beroperasi sejak September 2025 dan saat ini melayani penjualan LPG, beras, minyak goreng, serta layanan laku pandai. Omzet bulanannya tercatat berkisar antara 650 hingga 700 juta rupiah, menjadikannya salah satu koperasi dengan aktivitas usaha paling tinggi di Sulawesi Barat.
Ketua koperasi, Sujarno, yang merupakan mantan ASN asal Banyuwangi dan telah menetap di Mamuju Tengah sejak 1992 menjelaskan bahwa seluruh proses pengembangan koperasi dilakukan secara bertahap dan sebagian besar didorong oleh swadaya pengurus serta anggota. Selain memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik, koperasi ini juga telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mendaftarkan kekayaan intelektual berupa merek kolektif. Bahkan koperasi tersebut disebut mencatat nilai transaksi tertinggi di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Meski demikian, perjalanan koperasi tidak sepenuhnya mulus. Akses pembiayaan menjadi salah satu hambatan terbesar. Persetujuan kredit dari BNI belum dapat dicairkan, demikian pula pengajuan pembiayaan melalui LPDB Kementerian Koperasi. Untuk mengatasi situasi tersebut, pengurus tengah mempertimbangkan restrukturisasi kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku agar peluang memperoleh pembiayaan dapat kembali terbuka.
Tidak hanya fokus pada aktivitas perdagangan, KDMP Salupangkang juga tengah menyiapkan inovasi sosial berupa program voucher produktif bagi janda pemilik pekarangan. Program ini dirancang untuk mendorong budidaya sayur dan buah-buahan yang hasilnya akan dibeli kembali oleh koperasi dan ditukar dengan voucher kebutuhan pokok seperti LPG dan beras. Selain itu, koperasi sedang menjajaki kerja sama investasi penyediaan air bersih senilai Rp40 juta bersama masyarakat desa setempat.
Berbeda dengan Desa Salupangkang yang telah aktif beroperasi, kondisi KDMP Tangkau menunjukkan tantangan pada fase awal operasional. Secara fisik, bangunan koperasi ini justru menjadi yang pertama selesai dibangun di wilayah Topoyo dan telah memiliki kepengurusan lengkap, NPWP, serta NIB. Bidang usaha yang direncanakan meliputi sembako, LPG, pupuk, dan layanan kelistrikan melalui penjualan token PLN. Namun hingga saat ini koperasi belum dapat beroperasi karena masih menunggu pasokan barang dari berbagai vendor yang penyalurannya belum berjalan optimal. Sarana pendukung juga belum seluruhnya tersedia, sementara belum ada kejelasan mengenai jadwal pengiriman barang maupun target operasional.
Permasalahan lain yang mengemuka adalah belum adanya kepastian mengenai kesejahteraan pengurus koperasi. Para pengurus mengaku telah mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengembangkan koperasi, namun belum memperoleh informasi yang jelas mengenai skema insentif maupun dukungan operasional di masa mendatang. Selain itu, kebutuhan air bersih yang tidak masuk dalam RAB pembangunan turut menjadi persoalan serius karena lokasi koperasi belum terjangkau jaringan air permanen.
Meskipun menghadapi berbagai kendala, hasil survei menunjukkan bahwa semangat masyarakat dalam mengembangkan koperasi tetap tinggi. Dukungan pemerintah desa, kesiapan kelembagaan, serta lokasi usaha yang strategis menjadi modal penting bagi keberlanjutan program. Di Topoyo misalnya, keberadaan jalan poros baru telah memangkas waktu tempuh masyarakat dari sekitar 30 menit menjadi hanya lima menit, sehingga membuka potensi ekonomi baru bagi koperasi dan masyarakat sekitar.
Temuan lapangan juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang berulang pada banyak KDKMP di Sulawesi Barat, seperti keterlambatan operasional, keterbatasan sarana-prasarana, kebutuhan air bersih, hingga persoalan pembiayaan dan tata kelola. Tim survei menyatakan bahwa berbagai temuan tersebut akan dihimpun dan disampaikan kepada kementerian terkait untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat.
Ke depan, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung fisik, tetapi juga oleh kecepatan penyelesaian kendala operasional, akses permodalan, serta penguatan kapasitas pengurus. Pengalaman KDMP Salupangkan menunjukkan bahwa koperasi desa dapat tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi lokal apabila memperoleh dukungan regulasi, pembiayaan, dan ekosistem usaha yang memadai. Sebaliknya, pengalaman KDMP Tangkau. menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik harus diiringi dengan kesiapan operasional agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.
Editor: Program Koperasi Merah Putih masih berada pada fase konsolidasi. Namun dari Mamuju Tengah terlihat jelas bahwa ketika semangat gotong royong masyarakat bertemu dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. (Rls)
