Survei KDKMP Mamuju Ungkap Tantangan Operasional: Bangunan Siap, Pasokan Barang Masih Dinantikan
ONEANEWS.com – Upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Mamuju terus mendapat perhatian berbagai pihak. Melalui kegiatan survei yang dilaksanakan oleh tim Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju, terungkap bahwa sejumlah koperasi telah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, namun masih menghadapi kendala utama berupa belum tersedianya pasokan barang dari mitra pemasok.
Kegiatan survei tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kegiatan Survei Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2026 yang diterbitkan oleh KPPN Mamuju dan melibatkan sejumlah tim yang melakukan kunjungan lapangan ke berbagai lokasi KDKMP di wilayah Kabupaten Mamuju. Tim yang dipimpin oleh Ana Kusmana melaksanakan survei ke KDKMP Kalukku pada 21 Oktober 2026 untuk memantau secara langsung kesiapan operasional koperasi. KDKMP Kalukku tersebut berlokasi di Kelurahan Kalukku yang berjarak sekitar 35 KM dari pusat Kota Mamuju.
Hasil survei menunjukkan bahwa KDKMP yang dikunjungi telah memiliki bangunan permanen yang selesai dibangun sejak Juni 2026 dan berdiri di atas lahan hibah pemerintah desa. Dari sisi kelembagaan, koperasi telah memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dengan total 15 pengurus, termasuk lima pengurus inti yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan dua wakil anggota. Selain itu, sebanyak 10 tenaga outlet dari masyarakat setempat telah direkrut dan memperoleh pelatihan untuk mendukung operasional koperasi.
Namun demikian, kesiapan tersebut belum dapat diikuti dengan aktivitas usaha. Hingga saat ini koperasi masih berstatus terdaftar dan belum beroperasi karena menunggu pasokan barang dari sejumlah mitra seperti Bulog, Pertamina, dan PT Rizki. Meskipun pengajuan kerja sama dan permintaan pasokan telah disampaikan, pengurus koperasi mengaku belum memperoleh kepastian jadwal distribusi barang. Bahkan, pihak Bulog masih meminta penyampaian dokumen tambahan sebagai persyaratan administrasi.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada sumber daya manusia yang telah direkrut. Para tenaga outlet yang telah bergabung sejak sekitar satu tahun lalu hingga kini belum dapat menjalankan tugasnya secara penuh dan belum menerima gaji maupun honor karena aktivitas usaha koperasi belum berjalan. Hal serupa juga dialami para pengurus yang masih menunggu dimulainya kegiatan operasional untuk memperoleh pendapatan dari usaha koperasi.
Meski demikian, optimisme tetap terjaga. Pengurus memperkirakan koperasi mampu membukukan omzet sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan apabila distribusi barang dapat segera terealisasi dan kegiatan usaha berjalan normal. Potensi tersebut dinilai cukup menjanjikan mengingat koperasi dirancang menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus wadah pemberdayaan ekonomi warga desa.
Data survei juga menunjukkan bahwa dari sekitar 101 KDKMP yang telah terbentuk di Kabupaten Mamuju, baru sekitar 10 koperasi yang telah beroperasi dan menjual komoditas seperti beras dan minyak yang dipasok Bulog. Fakta ini menggambarkan bahwa penguatan rantai pasok dan percepatan dukungan dari mitra strategis menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program KDKMP secara menyeluruh.
Melalui kegiatan survei ini, KPPN Mamuju berharap dapat memperoleh gambaran nyata mengenai perkembangan KDKMP di lapangan, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam mempercepat operasional koperasi. Dengan dukungan distribusi barang yang memadai, KDKMP diharapkan dapat segera berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju. (Rls)
