Kemenkeu Sulsel Rilis Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Akhir Maret 2026

ONEANEWS.com – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 31 Maret 2026), yang dapat diakses melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.

Manfaat APBN

Di tengah dinamika ekonomi global, APBN hadir sebagai penopang utama perekonomian Sulawesi Selatan. Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, pelaksanaan APBN sampai dengan 31 Maret 2026 di Sulawesi Selatan tercermin dalam realisasi Belanja Negara sebesar Rp12,76 triliun, tumbuh 9,92% dibanding 2025. Dengan peran APBN yang responsif dan berkelanjutan, perekonomian Sulawesi Selatan tetap tumbuh dan terkendali.

Kinerja APBN Anging Mammiri

Penerimaan Negara

Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 31 Maret 2026 mencapai Rp2,34 triliun atau 16,31% dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,21 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp1,27 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp18,43 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar (-Rp159 miliar).

Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 31 Maret 2026 mencapai Rp52,43 miliar atau 14,04% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp30,89 miliar, Bea Keluar sebesar Rp10,74 miliar, dan Cukai sebesar Rp10,80 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 31 Maret 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp956,83 miliar atau 26,03% dari target Rp3,68 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp648,43 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp308,41 miliar.

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 31 Maret 2026 terealisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 18,96% dari pagu Rp24,85 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3,19 triliun atau 27,65% dari pagu Rp11,53 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp1,16 triliun atau 12,39% dari pagu Rp9,37 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 49 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp356,94 miliar atau 9,10% dari pagu Rp3,92 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo. Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp4,28 miliar atau 17,12% dari pagu Rp25 miliar.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 31 Maret 2026 terealisasi sebesar Rp8,05 triliun atau 30,07% dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp59,09 miliar atau 13,60%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp5,81 triliun atau 32,19%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dan belum terealisasi. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp2,02 triliun atau 32,34%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Dana Desa

Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp151,85 miliar atau 8,82%. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan Tematik

Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 31 Maret 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:

• fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp8,24 triliun;

• fungsi Pendidikan sebesar Rp1,35 triliun;

• fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp1,07 triliun;

• fungsi Pertahanan sebesar Rp929,81 miliar;

• fungsi Ekonomi sebesar Rp410,74 miliar;

• fungsi Kesehatan sebesar Rp387,70 miliar;

• fungsi Agama sebesar Rp171,91 miliar;

• fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp107,81 miliar;

• fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp79,37 miliar;

• fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp16,72 miliar;

Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah

Sampai dengan 31 Maret 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:

• penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;

• penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.289 gerai koperasi aktif, 3.041 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 246 permohonan proposal bisnis;

• realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;

• bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah;

• penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,22 triliun kepada 61.116 debitur dengan subsidi Bunga sebesar Rp371,71 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan

• penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 3.198 unit rumah senilai Rp399,55 miliar.

Kesimpulan

• Kinerja APBN terus berperan sebagai penopang utama stabilitas ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp3,35 triliun atau 18,20% dari target, dengan penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN yang mencapai Rp2,49 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp648,43 miliar.

• Realisasi belanja negara mencapai Rp12,76 triliun atau 24,72% dari pagu, dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik.

• Transfer ke Daerah mencapai Rp8,05 triliun atau 30,07%, yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp5,81 triliun, memberikan ruang fiscal yang lebih kuat bagi daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal.

• Penyaluran KUR mencapai Rp4,22 triliun dengan subsidi bunga sebesar Rp371,71 miliar, yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.

• Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,98 juta penerima, pendirian 1.289 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP 3.198 unit rumah senilai Rp399,55 miliar (2026), produksi 5.399.174 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.

• Hingga akhir Maret 2026, APBN menunjukkan peran sebagai instrument utama dalam meredam dampak ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Melalui belanja yang adaptif serta penyaluran transfer dan pembiayaan yang terarah, APBN menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. (Rls)