APBN Terus Menjaga Momentum Ekonomi Sulsel

ONEANEWS.com – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 30 April 2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 21 Mei 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.

Manfaat APBN
Memasuki April 2026, pelaksanaan anggaran terus berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung aktivitas masyarakat. Belanja Negara di Sulawesi Selatan terealisasi Rp16,71 Triliun s.d. April 2026, tumbuh 10,12% dibanding 2025. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, APBN tetap menjadi penggerak utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 30 April 2026 mencapai Rp3,40 triliun atau 23,67% dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,82 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp1,66 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22,11 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-91,47 miliar.

Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 30 April 2026 mencapai Rp76,11 miliar atau 20,38% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp44,78 miliar, Bea Keluar sebesar Rp12,08 miliar, dan Cukai sebesar Rp19,25 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 30 April 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp1,38 triliun atau 37,86% dari target Rp3,65 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp503,46 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp879,44 miliar.

Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp6,63 triliun atau 27,33% dari pagu Rp24,26 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp4,20 triliun atau 36,38% dari pagu Rp11,53 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp1,82 triliun atau 20,49% dari pagu Rp8,86 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp613,10 miliar atau 15,97% dari pagu Rp3,84 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp5,75 miliar atau 23,00% dari pagu Rp25 miliar.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp10,08 triliun atau 37,66% dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.

Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp102,32 miliar atau 23,55%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp7,27 triliun atau 40,24%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dan belum terealisasi. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp2,43 triliun atau 38,87%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Dana Desa
Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp278,80 miliar atau 16,19%. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 30 April 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:
• fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp10,34 triliun;
• fungsi Pendidikan sebesar Rp1,95 triliun;
• fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp1,49 triliun;
• fungsi Pertahanan sebesar Rp1,22 triliun;
• fungsi Ekonomi sebesar Rp699,95 miliar;
• fungsi Kesehatan sebesar Rp536,78 miliar;
• fungsi Agama sebesar Rp223,26 miliar;
• fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp125,00 miliar;
• fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp104,87 miliar;
• fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp22,87 miliar;

Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah

Sampai dengan 30 April 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:

• penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;

• penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.296 gerai koperasi aktif, 3.041 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 268 permohonan proposal bisnis;

• realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;

• bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah;

• penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,03 triliun kepada 86.220 debitur dengan subsidi Bunga sebesar Rp529,81 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
• penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 4.633 unit rumah senilai Rp578,80 miliar.

Kesimpulan

• APBN tetap menunjukkan peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp4,86 triliun atau 26,42% dari target, dengan penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN yang mencapai Rp3,47 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp879,44 miliar.

• Realisasi belanja negara mencapai Rp16,71 triliun atau 32,75% dari pagu, diarahkan untuk memperkuat akselerasi pembangunan serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

• Transfer ke Daerah mencapai Rp10,08 triliun atau 37,66%, yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp7,27 triliun, mendukung kapasitas fiskal daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

• Penyaluran KUR mencapai Rp6,03 triliun dengan subsidi bunga sebesar Rp529,81 miliar, yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, mendorong penguatan sector produktif dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

• Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,98 juta penerima, pendirian 1.296 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP 4.633 unit rumah senilai Rp578,80 miliar (2026), produksi 5.399.174 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.

• Hingga akhir April 2026, APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Sulawesi Selatan serta mendukung keberlanjutan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan belanja yang produktif, transfer ke daerah yang optimal, serta pembiayaan tepat sasaran menjadi penggerak utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan daerah. (Rls)