Wabup Barru Dukung Pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan, Siapkan Lahan 50 Hektare di Anabanua

Wabup Barru Dukung Pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan, Siapkan Lahan 50 Hektare di Anabanua

Barru — Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang menghadiri Video Conference (Vicon) penyusunan Dokumen Strategis Pertahanan Wilayah terkait rencana pembentukan Brigade Infanteri (Brigif) dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai V Mall Pelayanan Publik (MPP) Barru, Senin (11/5/2026).

Video conference tersebut dipimpin langsung oleh Musa David Marolop Hasibuan selaku Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam XIV/Hasanuddin.

Turut mengikuti kegiatan tersebut Dandim 1405/Parepare Letkol Inf Erwin Hidayat, Kepala BPN Kabupaten Barru Filzah Wajdi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Barru Anwar Ridwan, Sekretaris Bappelitbangda Barru Ali Abdillah Syahrul Saharuddin, Pasilog Kodim 1405/Parepare Kapten Inf H. Samsul Rijal Akib, serta sejumlah pejabat teknis terkait lainnya.

Dalam arahannya, Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membahas penyusunan dokumen strategis pertahanan wilayah sebagai bagian dari rencana pembentukan Brigif dan Yonif Teritorial Pembangunan di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) termasuk daerah yang direncanakan menjadi lokasi pembentukan Yonif TP bersama beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat di bidang pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan sistem pertahanan negara, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan wilayah.

“Keberadaan Yonif TP nantinya diharapkan memberi dampak besar terhadap pembangunan daerah. Selain memperkuat pertahanan wilayah, keberadaan personel sekitar 1.000 prajurit dalam satu batalyon juga akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, hingga memperkuat pembangunan sosial di daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap batalyon direncanakan terdiri atas empat kompi dengan kekuatan sekitar 1.000 personel. Kehadiran satuan tersebut diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, perumahan, usaha mikro dan kecil, hingga sektor pendidikan.

Sementara itu, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Barru terhadap rencana pembangunan Yonif TP di daerahnya.

Menurutnya, Kabupaten Barru merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum memiliki satuan batalyon, sehingga kehadiran Yonif TP akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan teritorial di wilayah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi apabila Batalyon Teritorial Pembangunan dapat dibangun di Kabupaten Barru. Ini menjadi kebanggaan sekaligus momentum strategis bagi daerah kami,” ujar Abustan.

Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru sebelumnya telah menghibahkan lahan untuk pembangunan Kodim Barru kepada Kodim 1405/Parepare sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sarana pertahanan di daerah.

Untuk mendukung rencana pembangunan Yonif TP, Pemkab Barru telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 50 hektare yang berlokasi di Desa Anabanua, Dusun Tokkene, Kecamatan Barru.

Lokasi tersebut dinilai sangat strategis karena berada pada kawasan peralihan antara dataran rendah dan pegunungan. Selain itu, Kabupaten Barru memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 78 kilometer dan wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Kabupaten Bone.

Abustan juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 816 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan wilayah Kodam XIV/Hasanuddin atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Kabupaten Barru.

Dalam keputusan tersebut, luas kawasan yang disetujui mencapai 49,65 hektare. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu menyelesaikan sejumlah persoalan administrasi terkait klaim penguasaan lahan oleh beberapa pihak.

“Pemerintah daerah akan segera melakukan sosialisasi, pendekatan persuasif, dan penertiban administrasi agar status lahan dapat clean and clear sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati Barru menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Barru bersama DPRD untuk mendukung realisasi pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan di Kabupaten Barru.

“Kami bersama DPRD dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru sangat mendukung dan mengapresiasi rencana pembangunan Yonif TP ini. Insyaallah kami siap membantu dan bersinergi demi menyukseskan pembangunan satuan tersebut di Kabupaten Barru,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini ke :