Aspirasi Tidak Ditindaklanjuti, HMI CAGORA Kritik Keras DPRD Gowa Tuntut Tertibkan Ritel Modern Tak Berizin
GOWA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa mendapat kritik keras dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (HMI CAGORA).
Kritikan tersebut muncul dari adanya beberapa aspirasi yang dianggap tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak DPRD Gowa.
Salah satunya adalah aspirasi terkait maraknya pembangunan gedung-gedung ritel modern yang tidak memiliki izin.
Bahkan Alfamart Parallabbua, Kecamatan Paralloe, Kabupaten Gowa sudah membangun tanpa adanya ijin.
Ketua Umum HMI Cagora, Nawir akui jika pihaknya sudah menempuh cara-cara konstitusional dan administrative kepada DPRD Kabupaten Gowa untuk melakukan Rapat dengar Pendapat (RDP) terkait maraknya bangunan-bangunan ritel modern di Kabupatebn Gowa.
“Tetapi sampai saat ini, tidak ada langkah kongkrit yang diambil oleh DPRD Gowa,” ujarnya.
“Ada bangunan ritel modern yang sempat ditutup oleh pihak pemerintah setempat. Akan tetapi beberapa yang lainnya tetap beroperasi dan bahkan terus bertambah. Oleh karena itu, kami memepertanyakan ketegasan dari pihak-pihak terkait, salah satunya DPRD Gowa,” jelasnya.
Pihaknya mengungkapkan bahwa sekitar 2 bulan lalu, kami masukkan surat RDP dan sempat berkomunikasi dengan Ketua DPRD Gowa, beliau sudah ada disposisi ke Komisi 1, 2 dan 3. Tetapi sampai sekarang, tidak ada tindaklanjut dari komisi bersangkutan.
“Justru mereka menanyakan ke kami SKPD apa yang kami harapkan untuk bias hadir di RDP. Menurut kami itu konyol,” tandasnya.
“Seharusnya DPRD lebih paham akan hal itu. Untuk apa kami ajukan aspirasi secara baik-baik, jika DPRD sendiri seakan tidak paham tugas utamanya,” tambah Nawir.
“Aspirasi ini bukan bentuk penolakan atas pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Akan tetapi, kami melihat bahwa kehadiran ritel-ritel modern justru akan mematikan UMKM yang ada di Gowa,” tegasnya.
Sementara pihak pemerintah, lanjutnya, menginginkan pertumbuhan UMKM menjadi salah satu prioritas penguatan ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, kami minta kepada DPRD Kabupaten Gowa, khususnya Komisi 1, 2 dan 3 agar jangan hanya garang di media tetapi ompong di realita,” tutup Nawir.
Sementara pihak DPRD Gowa hingga saat ini belum memberika klarifikasi terkait persoalan tersebut.
