Desa Biringare Gelar Musrenbang RKPDes 2026 dan DU RKP 2027
ONEANEWS.com – Musrenbang desa membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa 2026 dan DU RKP 2027 Pemerintahan Desa Biringare Kecamatan bungur Kabupaten pangkalnya dan kepulauan perlu langsung di ruang pertemuan kantor pada Selasa 30 September 2025.
Musyawarah dipimpin dan dibuka Ketua BPD H Albert harsyah, didampingi wakil ketua didiamin sekretaris beserta jajaran nya, diikuti lengkap stakeholder terkait seperti para perwakilan pendidikan, kesehatan, agama, Kepa Dusun, RK, RT, tokoh masyarakat, staff aparat dan perangkat desa serta undangan lainnya.
Rapat dipandu sekretaris desa Muhajir dihadiri Kepala Bidang DPMD Pangkep Endang Wahyuni mewakili Kadis bersama empat orang jajaran, Sekcam Bungoro Amri Yunus wakili Camat bersama jajaran, Kepala Desa Muh Syawir, TAPM P3MD Hj Andi Ombong Sapada bersama pendamping desa A. Halijah.
Sebagaimana disampaikan Kabid DPMD Endang Wahyuni bahwa hasil musyawarah terkait rancangan Pemerintah desa beberapa program kegiatan yang berskala prioritas yang akan diajukan untuk dibahas ke tingkat musrenbang yang lebih tinggi.
“Saya berharap semoga program dan kegiatan ini bisa berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar dana Desa ini bisa terlaksana dan digunakan sesuai dengan regulasi dan peruntukannya,” ungkap dia.
Menurut Endang tujuannya agar program pembangunan bisa terlaksana sesuai dengan apa kebutuhan di desa maksudnya prioritas prioritas yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kepala Desa Biring Ere Muh Syawir atas nama Pemerintah desa berharap kedepannya mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa yang menjadi skala prioritas dan sangat urgen itu yang dilaksanakan dan diimplementasikan.
“Semoga juga dengan daftar usulan masyarakat yang tidak tercover bisa dibantu melalui anggaran kabupaten dan provinsi,” tambahnya.
Setelah melalui musyawarah yang berjalan dengan tertib, lancar dan aman oleh Wakil Ketua BPD Biringare Didi Amin, dibacakan hasil musrembang yaitu poin-poin hasil keputusan skala prioritas yang akan direalisasikan di tahun 2026 sebanyak 6 poin dan prioritas usulan untuk tahun 2027 sebanyak 5 poin prioritas usulan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. (*)
