Kinerja APBN Terjaga, Mendukung Program Prioritas Nasional dan Menjadi Katalis Pertumbuhan

ONEANEWS.com – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Agustus 2025 yang diselenggarakan pada hari Senin, 29 September 2025 secara daring melalui Ms. Teams Meeting dan dapat disaksikan melalui Live Youtube melalui tautan t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2025.

Kinerja APBN Anging Mammiri

Penerimaan Negara

Pajak – Kinerja penerimaan pajak s.d. 31 Agustus 2025 mencapai Rp6,5 Triliun atau 48,98% dari target 2025 sebesar Rp13,3 Triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari PPh sebesar Rp2,9 Tiliun, PPN sebesar Rp2,7 Triliun, PBB sebesar Rp52,9 Miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp546 Miliar.

Kepabeanan & Cukai – Realisasi s.d. 31 Agustus 2025 sebesar Rp233 Miliar atau 66,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp351,5 Miliar yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp136,8 Miliar, Bea Keluar sebesar Rp44 Miliar, dan Cukai sebesar Rp52,6 Miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak – Sampai dengan 31 Agustus 2025, Penerimaan PNBP mencapai Rp2,4 Triliun atau 77,42% dari target sebesar Rp3,1 Triliun, yang berasal dari PNBP BLU sebesar Rp1,6 Triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp830,5 Miliar.

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp11,7 Triliun atau sebesar 52,46% dari pagu sebesar Rp22,7 Triliun. Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.

Sampai dengan 31 Agustus 2025, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp7,2 Triliun dari pagu Rp10,5 Triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.

Adapun Belanja Barang terealisasi sebesar Rp9,4 Triliun dari pagu Rp9,4 Triliun yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 763 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel.

Untuk Belanja Modal terealisasi sebesar Rp586,8 Miliar dari pagu Rp2,7 Triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri, Wajo, Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian, Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.

Selain itu, Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi sebesar Rp63 Miliar dari pagu Rp94,1 Miliar kepada 5 ribu Penerima pada 11 Kabupaten/Kota di Sulsel.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp21,0 Triliun atau 63,83% dari pagu sebesar Rp32,9 Triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14,7 Triliun, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,1 Triliun, Dana Desa sebesar Rp1,5 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp531,7 MIliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp120,3 Miliar.

Belanja Transfer Ke Daerah digunakan untuk pengembangan Wisata Mancing Desa Bulu Cindea (menggunakan Dana Desa), rehabilitasi Ruang Kelas SMP 3 Majauleng, Wajo, Pembangunan Pustu Bonto Samaturue dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Anggalencengangnge (menggunakan DAK Fisik).

Pembahasan Tematik

– Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?

Belanja Pemerintah, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Umum, Pendidikan, Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Kesehatan, Agama, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Perlindungan Sosial.

Hasil Uang Pajak Kita digunakan untuk pengembangan proyek Kereta Api Makassar – Parepare, Bandara Sultan Hasanuddin, Flyover Tompo Ladang, Irigasi Baliase Luwu Utara, Bendungan Karalloe Gowa, Bendungan Pamukkulu Takalar, dan Bendungan Paselloreng Wajo.

Selain dari Pajak, beberapa proyek juga dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti Asrama Haji Makassar, Gedung Lab. Terpadu IAIN Parepare, dan Penyidik PNS dan Pengawas, Hutan dan Urusan Terpadu (PLHUT) Kementerian Agama Barru.

Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah

Pemerintah telah menyalurkan Rp1,73 Triliun untuk Tunjangan Profesi Guru kepada 72.021 guru. Selain itu, tersalurkan juga Rp1,62 Triliun yang digunakan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebanyak 12.949 Unit. Koperasi Merah Putih juga telah terbentuk sebanyak 3.059 koperasi, yang mana setiap desa/kelurahan telah memiliki 1 Koperasi Merah Putih.

Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp10,76 Triliun kepada 186.792 debitur di bidang Pertanian (Rp5,31 Triliun), Perdagangan (Rp3,45 Triliun), dan Jasa Rp794 Miliar), serta sekotr lainnya (Rp1,25 Triliun). Untuk program Makan Bergizi Gratis, telah disalurkan Rp258 Miliar untuk 299.972 penerima manfaat pada 90 SPPG dan 731 sekolah.

Kesimpulan

Pendapatan Negara tercapai Rp8,88 Triliun (53,1% target), didominasi penerimaan perpajakan (PPh dan PPN Rp5,67 Triliun), PNBP mayoritas dari BLU menyumbang Rp1,55 Triliun, kinerja penerimaan menunjukkan capaian yang cukup solid.

Belanja Negara terealisasi Rp32,67 Triliun (58,7% pagu) belanja pemerintah pusat terserap dominan untuk belanja pegawai dan belanja barang, mencerminkan fokus pada penguatan layanan publik dan dukungan aktivitas pemerintahan.

Transfer ke Daerah mencapai Rp20,96 Triliun atau 72,1% dari total pendapatan daerah (APBD), menunjukkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Penyaluran KUR mencapai Rp10,76 Triliun didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone, program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Program pemerintah lainnya berjalan on the track, Makan Bergizi Gratis dengan hampir 300 ribu penerima, pendirian 3.059 Koperasi Merah Putih, penyaluran FLPP 12.949 unit rumah senilai Rp1,62 Triliun, dukungan subsidi bunga KUR Rp967,68 Miliar, penyaluran Tunjangan Profesi Guru Rp1,73 Triliun, dari semua itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga Agustus 2025 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, tingginya ketergantungan pada dana pusat menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah. (Rls)