Luka Megawati ke SBY dan Jokowi
ONEANEWS.com – Hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri makin merenggang. Hal ini tidak lepas dari langkah Jokowi yang melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara.
AHY, sapaan Agus Harimurti, menggantikan Hadi Tjahjanto yang ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Kepada awak media usai pelantikan AHY dan Hadi Tjahjanto sebagai menteri pada Rabu (21/2/2024), Jokowi tidak menjawab spesifik tentang kemungkinan lebih dulu berkonsultasi dengan PDIP dalam pengusungan AHY sebagai menteri.
Jokowi hanya mengatakan bahwa pemilihan AHY didasari pengalamannya sebagai mantan tentara. Selain itu, Jokowi terpukau dengan latar belakang pendidikan AHY yang pernah berkuliah di sejumlah kampus top dunia.
“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau [AHY} akan sangat siap,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Pemilihan AHY tentu menimbulkan spekulasi besar terkait hubungan Jokowi dan PDIP. Hal ini tentu saja, karena posisi Partai Demokrat sebelumnya tidak berada dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi selama hampir dua periode.
PDIP pun punya sejarah panjang berseteru dengan Partai Demokrat. Semua berawal ketika Ketua Umum Partai Demokrat pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju sebagai calon presiden di Pilpres 2004. Kala itu, SBY merupakan Menkopolhukam di era Megawati menjadi presiden.
Megawati kala itu sempat menanyakan kepada para menterinya apakah ada yang berniat maju Pilpres atau tidak. SBY mengaku tidak ingin maju, tetapi malah memutuskan untuk jadi capres 2004. Tentu saja, Megawati geram.
Apalagi, SBY maju dengan Jusuf Kalla, yang kala itu juga menjadi menteri di kabinet Megawati. SBY lantas menang di Pilpres 2004 dan mengalahkan Megawati yang berpasangan dengan tokoh NU Hasyim Muzadi. Megawati pun makin kesal.
PDIP lantas memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan SBY dalam dua periode, yakni 2004 hingga 2014. Pada 2014, PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden dan tidak membuka pintu pada Partai Demokrat. Demokrat lantas ikut mendukung pengusungan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa di Pilpres 2014.
Pada 2018, Jokowi berupaya membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Ia hadir pada Rapimnas Partai Demokrat 2018. Namun, Demokrat kembali terpental tidak masuk koalisi Jokowi-Maruf Amin. Demokrat kembali mengusung Prabowo di Pilpres 2019 dan kembali kalah.
Kegagalan AHY & Puan Mendamaikan PDIP & Demokrat
Di bawah kepemimpinan AHY, Demokrat berusaha merekatkan hubungan Demokrat dengan PDIP. AHY mendekati Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dengan melakukan pertemuan pada 18 Juni 2023. Pertemuan tersebut sempat diyakini mencairkan hubungan kedua partai yang membeku sejak 2004 silam. .
Situasi sempat menarik ketika Demokrat meninggalkan Koalisi Perubahan, koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.
Demokrat mundur karena merasa dikhianati oleh Nasdem dan PKS yang tak memilih AHY sebagai cawapres Anies, tapi justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Saat hendak menentukan koalisi, salah satu opsi adalah merapat ke koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Akan tetapi, di bawah komando AHY dan bayang-bayang SBY, Demokrat justru merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Puan dan AHY Resmi Bertemu
Di sisi lain, posisi Jokowi dengan PDIP juga dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Hubungan PDIP dengan Jokowi mulai retak saat sikap Megawati yang mengingatkan kader untuk satu komando, tapi Jokowi tak mematuhinya.
Jokowi tak mendukung PDIP mengusung Ganjar, tapi justru mendukung anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
PDIP geram. Mereka terus menyerang Jokowi, mulai dari kebijakan hingga langkah politiknya di Pemilu 2024.
Misalnya, menghapus jejak kegiatan kampanye Ganjar Pranowo dengan dalih melakukan kunjungan kerja, memberikan bansos mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, hingga disebut mengerahkan aparat guna memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Sempat ada kabar Jokowi ingin bertemu Megawati demi merajut kembali hubungan mereka. Namun, kabar tersebut selalu dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto maupun oleh pihak Istana Kepresidenan.
Sumber: tirto.id
