Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Cermati Pertumbuhan Ekonomi di Parepare 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Cermati Pertumbuhan Ekonomi di Parepare 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Cermati Pertumbuhan Ekonomi di Parepare. (Foto: KPPN Parepare)

ONEANEWS.com Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Supendi menginisiasi pertemuan Kemenkeu Satu Parepare.

Hal ini dilakukan dalam rangka meneruskan amanat Menteri Keuangan untuk melakukan sinergi di seluruh unit Kemenkeu Satu di daerah. Tidak ada silo-silo, terkotak kotak atau eksklusivitas antar unit.

KPPN sebagai unit organisasi dibawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkoordinasikan pertemuan 4 unit Kemenkeu antara lain KPPN, KPP, KPBC dan KPKNL, di Aula Kantor Pajak Parepare, Kamis (11/1/2024).

Hadir dalam pertemuan ini, Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque, Kepala KPP Helmi, Kepala KPKNL Rofiq Khamdani Yusuf, dan Kepala Bea cukai Dawny Marbagio, serta Kepala BPS Suparno Pani.

Kepala Kanwil menegaskan pentingnya koordinasi dan Kolaborasi dalam Kemenkeu Satu karena kinerja Kementerian Keuangan menguasai lebih 90% kinerja pemerintah pusat dan daerah.

“ Kemenkeu Satu ini harus sering bertemu. Tidak bisa tidak karena lebih 90% kegiatan masyarakat berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Memang masing-masing unit memiliki tusi yang berbeda-beda, namun semuanya saling berkaitan dan menuju pada tujuan yang sama yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” jelas Supendi.

Dalam pertemuan ini, Supendi mengingatkan agar unit Kementerian Keuangan di daerah mencermati perekonomian di daerah.

Mulai dari Inflasi, kemiskinan, pengangguran terbuka, gini rasio, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.

Menurut data statistik, tingkat pengangguran terbuka di Kota Parepare relatif cukup tinggi. Lebih tinggi dari Nasional dan Sulawesi Selatan. Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare sebesar 5,86% sementara Sulawesi Selatan 4,33% dan Nasional 5,32%.

Dalam hal pengendalian inflasi, KPPN selaku anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus dapat bekerjasama dengan unit lain dalam menyediakan data, seperti data dari BPS dan Pemda.

Koordinasi ini penting guna memitigasi gejolak inflasi yang terkadang tidak dapat diprediksi, tiba-tiba naik seiring dengan ekspektasi pasar.

Sejauh ini, Inflasi di Kota Parepare termasuk yang berada pada posisi aman. Kepala BPS Kota Parepare yang turut hadir memaparkan inflasi Month to month, dan Year to Year serta Year to date.

Suparno Pani Kepala BPS menjelaskan bahwa inflasi pada tahun 2023 berada di posisi tiga minus dan tiga plus, atau antara 2 sampai 4 persen. Hal ini merupakan prestasi yang baik yang diupayakan dengan berbagai intervensi pasar.

Sementara itu, kepala KPPN Parepare Ferryal Resque yang menjadi moderator kegiatan ini menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah ajang connecting the dots.

“Kalau tidak ada pertemuan seperti ini, sepertinya sampai kapanpun Kemenkeu Satu sulit solid. Pertemuan ini akan menjadi awal Connecting the dots atas tugas dan fungsi masing-masing unit yang akan dikolaborasikan.” tegas Ferryal. (*)

Bagikan artikel ini ke :
error: