KPPN Parepare Rilis Kinerja APBN Akhir Tahun 2023 dan Awal 2024

ONEANEWS.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Parepare merilis kinerja APBN akhir tahun 2023, dan kinerja awal tahun 2024.

Secara umum disebutkan kinerja APBN 2023 dinilai positif, dan ini akan menjadi bekal yang baik untuk pelaksanaan APBN 2024.

Hal ini diungkap Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque dalam press rilis di Kantor KPPN Parepare, Rabu (31/1/2024).

Hadir dalam press rilis itu jajaran Kementerian Keuangan Satu dan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Ajatappareng.

Dalam kesempatan itu, Ferryal Resque mengungkapkan, kinerja APBN yang solid dan kredibel ini selaras dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menteri Keuangan menerangkan tentang kinerja APBN yang sangat baik. Meskipun situasi 2023 tidak mudah karena pelemahan ekonomi negara maju yang mempengaruhi dari sisi risiko dan hal ini semakin intens dengan adanya kondisi geopolitik yang bereskalasi, namun kondisi ekonomi masih bisa terjaga.

“Alhamdulillah dengan risiko yang terjadi, kita masih mampu menjaga stabilitas ekonomi dan APBN bisa terjaga kinerjanya” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengemukakan, kinerja APBN 2023 sangat positif dan ini menjadi bekal yang baik untuk pelaksanaan APBN 2024 di tengah tensi geopolitik yang tampaknya belum akan menurun.

Sementara di lingkup Sulawesi Selatan, Pendapatan Negara tahun 2023 tumbuh 10.61% dari tahun sebelumnya. Dan realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2023 lebih besar dari target pagu Rp17,04 triliun atau 109,29%.

Pada posisi belanja, tahun 2023 di Sulawesi Selatan sebesar 98,08% dari total pagu Rp55.60 triliun. Hal ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 13,98%.

Sementara defisit APBN yang direncanakan sebesar 16,78% ternyata terjadi surplus, sebesar Rp37,89 triliun.

Sementara Data Keekonomian yang dirilis BPS mengetengahkan kondisi makro menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional Sulawesi Selatan masih kondusif yakni tumbuh sebesar 4,94% (yoy), sehingga sampai Kuartal III 2023, PDB tumbuh 5,05% (c-to-c).

Demikian pula Inflasi, pada Desember 2023 inflasi naik 0,41% (mtm) atau 2,61% (yoy). Hal ini menunjukkan kondisi ideal, dengan inflasi yang relatif stabil dan terkendali. Untuk Kota Parepare secara year on year inflasi menunjuk angka 2,22%, turun dari tahun sebelumnya yakni 6,66%.

Sedangkan alokasi belanja APBN Ajatappareng 2024, sebagai bagian dari keberlanjutan atas keberhasilan dalam mengelola APBN 2023, pemerintah telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Untuk mendukung tema tersebut, strategi pengelolaan kebijakan fiskal dalam jangka pendek akan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga (pengendalian inflasi), menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting, serta mendorong peningkatan investasi.

Dalam rangka menerjemahkan tema strategi fiskal 2024, pemerintah telah menetapkan APBN 2024 dengan jumlah alokasi belanja sebesar Rp3.325,10 triliun yang bertumbuh sebesar 6,4% dibandingkan periode sebelumnya.

Alokasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui alokasi belanja tersebut, target pendapatan APBN 2024 adalah sebesar Rp2.802,30 triliun, dengan nilai target pembiayaan anggaran sebesar Rp522,8 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque mengatakan, APBN 2024 di Bumi Ajatappareng yang dikelola oleh KPPN Parepare memperoleh alokasi sebesar Rp5,92 triliun.

Itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,45 triliun atau memiliki proporsi sebesar 24,50%, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp4,47 triliun dengan proporsi sebesar 75,50%.

“Alokasi APBN 2024 yang dikelola tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan APBN 2023 sebesar 6,47%. Nilai pertumbuhan tersebut selaras dengan nilai pertumbuhan APBN 2024 secara nasional. Hal tersebut memberikan gambaran secara umum bahwa pemerataan pertumbuhan fiskal juga menjadi bagian dari concern pemerintah dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” ungkap Ferryal Resque. (*)