Status Operasional Pelra Lontangnge Dipertanyakan di Jumat Curhat Polsek KPN
ONEANEWS.com – Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare, H. Anda’ yang berstatus sebagai Ketua PELRA mengemukakan 3 perihal yang menurutnya sangat di butuhkan kejelasannya.
Jumat Curhat dari Polsek KPN ini berlangsung di Jl. Pelabuhan Rakyat, Lontangnge, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare, di hadiri oleh warga RT 03 / RW 06, dan di pandu oleh Kapolsek AKP. Syukri Abdullah, S.H, M.H. Jumat (19/1/2024).
Kepada AKP Syukri Abdullah, dan di hadapan warga setempat, H. Anda mengemukakan permasalahan status operasional Pelabuhan Rakyat Lontangnge.
“Status pengelola Pelabuhan Rakyat Lontangnge saat ini belum ada kejelasan, apakah di kelola oleh Pemerintah Kota Parepare atau kah di kelola PT Pelindo Reg. IV Parepare, sehingga melalui Jumat Curhat ini kami minta bantuan dari Kapolsek KPN untuk memfasilitasi ke pemerintah kota terkait hal ini,” Kata H. Anda.
Perihal kedua yang di kemukakan Ketua PELRA tentang kondisi jalanan disekitar kompleks pelabuhan rakyat lontangnge yang kondisinya sudah rusak parah dan sampai saat ini belum pernah dilakukan perbaikan.
Hal yang ketiga, H. Anda memperjuangkan kejelasan status dan payung hukum dari para buruh pelabuhan.
“Kami juga mengharap agar buruh di pelabuhan rakyat lontangnge segera mendapat payung hukum melalui pembuatan kartu anggota, Asuransi ketenagakerjaan dan pakaian buruh sebagaimana buruh yang ada di pelabuhan nusantara Parepare, mohon kiranya Polsek KPN membantu kami mencari jalan keluar dari 3 permasalahan ini,” harapnya.
Terhadap ketiga permintaan dari Ketua PELRA, H. Anda, Kapolsek KPN Syukri Abdullah yang ditemui usai Jumat Curhat mengatakan akan mengupayakan solusi sesuai dengan Tupoksi kami Kepolisian.
“Pada dasarnya status operasional dari Pelabuhan Rakyat Lontangnge bukanlah kewenangan dari Polsek KPN, namun demikian kita akan lakukan upaya, setidaknya kami akan bangun komunikasi dengan PT. Pelindo dan pemerintah kota Parepare untuk membahas permasalahan tersebut dan sekaligus juga kami akan mengkoordinasikan permasalahan kartu buruh agar dapat disamakan dengan buruh lainnya di pelabuhan Nusantara dan pelabuhan Cappa Ujung,” tandasnya. (*)
