Seminar UMKM Kemenkeu Satu Sulsel: Dorong Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Ultra Mikro agar Usaha Naik Kelas
ONEANEWS.com – Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan (Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan) menyelenggarakan Seminar UMKM bertajuk “UMKM Berdaya, Ekonomi Berjaya: Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan untuk Usaha Naik Kelas” pada Selasa, (27/10), bertempat di Aula Rongkong Gedung Keuangan Negara II Makassar Lantai 6. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80.
Ketua Pokja UMKM Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan, Andri Waskito, melaporkan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi 16 satuan kerja di lingkungan Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan/PLUT KUMKM, serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Seminar ini diikuti oleh 37 pelaku UMKM binaan, yang terdiri atas 32 UMKM binaan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan dan 5 UMKM binaan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan, keterampilan, dan panduan praktis bagi pelaku usaha guna meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk dan layanan, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain seminar, rangkaian kegiatan ini juga dilengkapi dengan pelaksanaan Bazar UMKM yang dijadwalkan pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Martha Octavia, dalam sambutannya saat membuka acara secara resmi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi dan kolaborasi lintas instansi yang terjalin. Martha menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penyediaan sumber penghasilan keluarga.
Pertumbuhan UMKM diyakini memberikan multiplier effect bagi petani, nelayan, pengrajin, pedagang, hingga penyedia jasa di sekitarnya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola melalui pencatatan keuangan digital dan kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci penting agar bahan baku lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah serta mendorong UMKM di Sulawesi Selatan naik kelas.
Pelaksanaan seminar diisi dengan penyampaian materi komprehensif dari para pakar dan praktisi:
1. Pencatatan Keuangan Digital Melalui SIAPIK:
Pemateri Anwardin Arjunaid, Konsultan Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, dan Ketahanan Pangan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, memaparkan penggunaan aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) untuk membantu pelaku UMKM menyusun laporan keuangan secara otomatis dan tertib.
2. Kesiapan Usaha dan Pendampingan Pembiayaan:
Pemateri Salman Sahmad, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, mengulas kriteria kelayakan usaha, seperti legalitas NIB, usaha aktif minimal 6 bulan, dan pencatatan kas, serta pentingnya pendampingan berkelanjutan dari aspek produksi hingga tata kelola modal.
3. Akses Permodalan Melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi):
Pemateri Faiz Rasyid Hendrawan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama Shinta Febrina, Manager Regional Mekaar Makassar 1 PT Permodalan Nasional Madani (PNM), memaparkan skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan plafon hingga Rp20 juta sebagai fasilitas modal kerja bagi pelaku usaha mikro non-bankable, disertai model pembinaan kelompok dan pelatihan modal intelektual untuk mendorong UMKM berkembang dan naik kelas.
Melalui penyelenggaraan seminar dan pendampingan berkelanjutan ini, Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan lembaga pembiayaan dalam membangun ekosistem UMKM yang kokoh. Diharapkan, digitalisasi keuangan dan kemudahan akses pembiayaan ini mampu mendorong UMKM Sulawesi Selatan semakin mandiri, tertata, dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. (Rls)
