Sekda Barru Paparkan Strategi Pengendalian Inflasi di HLM TPID Sulsel, GPM Salah Satu Upaya Stabilkan Harga

PAREPARE — Mewakili Bupati Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (15/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Barru memaparkan perkembangan inflasi, khususnya terkait harga pangan, sekaligus menjelaskan berbagai strategi Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut secara rutin dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru dan mendapat antusiasme masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang relatif terjangkau.

Pelaksanaan GPM juga dipadukan dengan Gerakan Rabu Bersih di lingkungan Dinas Pertanian. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu inovasi pemerintah daerah untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintahan.

GPM di Kabupaten Barru turut didukung berbagai pihak, di antaranya Perum Bulog, peternak ayam dan telur, distributor gula dan minyak goreng, pelaku usaha, serta kelompok pangan lainnya.

Berbagai komoditas yang tersedia meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, cabai rawit, ikan, buah-buahan, hingga aneka produk olahan pangan.

Selain GPM, Pemkab Barru juga mendorong penguatan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan yang tersedia. Masyarakat didorong menanam komoditas kebutuhan sehari-hari seperti cabai, tomat, bawang, dan berbagai jenis sayuran.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar ketika terjadi gangguan distribusi maupun kenaikan harga komoditas tertentu.

Dalam paparannya, Sekda Barru juga menyampaikan bahwa distribusi pangan di Kabupaten Barru secara umum berjalan dengan baik. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan produksi dan pasokan, termasuk kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Selain persoalan pangan, pengendalian inflasi juga berkaitan erat dengan kelancaran distribusi dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lanba, mengatakan pengendalian inflasi merupakan salah satu tanggung jawab penting pemerintah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

Ia mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah. Apabila terlalu tinggi dan tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan. Demikian pula inflasi, apabila berada pada tingkat tinggi dan tidak segera diantisipasi, dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Menurutnya, kenaikan harga sejumlah kebutuhan perlu menjadi perhatian bersama karena tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan pertanian, distributor, Bulog, BPP, pelaku usaha, transportasi, perikanan, serta sektor ekonomi lainnya.

“Jangan hanya satu sektor yang kita lihat. Seluruh distributor, pertanian, BPP, Bulog dan sektor ekonomi lainnya harus duduk bersama dalam membahas persoalan inflasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketersediaan dan distribusi BBM yang memiliki keterkaitan erat dengan transportasi dan distribusi barang.

“Kalau BBM bermasalah, maka harga bisa ikut berubah. Transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya akan terdampak, sehingga pada akhirnya harga barang juga berpotensi meningkat,” katanya.

Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk meninjau kebutuhan serta kuota BBM di masing-masing wilayah.

Data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui kebutuhan kendaraan roda dua dan roda empat, kendaraan operasional, sektor pertanian, hingga nelayan. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan pengusulan kuota BBM kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Pemerintah daerah juga perlu memantau sumber pasokan, jumlah pasokan harian, serta pola distribusi BBM guna mengantisipasi antrean panjang dan memastikan distribusi berjalan lancar.

Since Erna menegaskan, angka inflasi sektor transportasi juga perlu mendapat perhatian karena kenaikan biaya transportasi dapat memberikan dampak lanjutan terhadap harga barang dan jasa.

“Kalau kita ingin harga turun dan inflasi terkendali, seluruh sektor ekonomi harus bergerak bersama. Pemerintah harus duduk bersama BPS, berkoordinasi dan berkolaborasi,” tegasnya.

Barru Catat Progres KPJU 112 Persen

Dalam kegiatan tersebut, progres pengisian kuesioner Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Zona III Kabupaten Barru juga tercatat positif.

Dari target sebanyak 25 responden, Kabupaten Barru telah mencapai 28 data masuk, dengan 28 data dinyatakan valid bersih. Capaian tersebut menempatkan Barru pada status progres hijau dengan persentase 112 persen, sekaligus menjadi peringkat pertama dalam progres pengisian kuesioner KPJU Unggulan UMKM Zona III.

Capaian tersebut menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan data yang akurat sebagai bagian dari penguatan sektor UMKM dan perekonomian daerah.

Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Parepare sebagai tuan rumah pelaksanaan HLM dan Capacity Building TPID Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi antardaerah dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, khususnya pengendalian inflasi dan penguatan perekonomian daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.

Di antaranya Bupati Pangkep, Bupati Barru yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Bupati Enrekang yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang, Bupati Sidrap yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Bupati Pinrang yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Melalui HLM dan Capacity Building TPID tersebut, sinergi antarpemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan dan BBM, memperlancar distribusi, serta menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.