Simulasi: Polisi Pukul Mundur Massa Demo Tolak Pilkada Curang di Kantor KPU Parepare
ONEANEWS.com – Polres Parepare menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pilkada 2024.
Simulasi tersebut memperagakan puluhan massa melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare, Selasa (30/7/2024), siang.
Demo dilakukan sebagai upaya penolakan hasil Pilkada 2024 yang dinilai curang.
Polres Parepare pun menurunkan 350 personil gabungan, baik dari personil Polres maupun Brimob. Polres juga melibatkan TNI, Satpol PP, hingga personil Damkar.
Aksi yang awalnya damai berujung ricuh. Massa melakukan pembakaran ban hingga aksi melempar petugas menggunakan benda keras maupun bahan peledak.
Menghadapi situasi ini, petugas dari Polres Kota Parepare mengambil tindakan tegas dengan memukul mundur massa menggunakan pasukan tambahan dari Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Sulsel yang disiagakan.
Sekadar informasi, simulasi ini menggambarkan potensi kericuhan dan gejolak massa yang mungkin terjadi selama Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan aparat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar tetap aman, damai, dan kondusif, serta siap menghadapi berbagai aksi protes dan unjuk rasa yang mungkin terjadi kapan saja.
Kapolres Parepare, AKBP Arman Muis mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait dalam menyukseskan simulasi Sispamkota itu.
Dia menjelaskan, pelaksanaan Simulasi Sispamkota ini dalam rangka kesiapan menghadapi Pilkada 2024.
“Ini sebagai kesiapan kita dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Parepare yang sebentar lagi akan kita laksanakan secara serentak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arman menjelaskan, berbagai skenario situasi darurat dan gangguan keamanan yang dipraktekkan, termasuk penanganan kerusuhan massa dalam simulasi Sispamkota tersebut.
“Dalam simulasi ini kita lakukan latihan gabungan TNI/Polri, Brimob, KPU, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Damkar, serta instansi lainnya untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi kegiatan rangkaian pemilihan Kepala Daerah,” tandasnya. (*)
